Jakarta — Aksi unjuk rasa yang digelar Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (21/7), berlangsung minim partisipasi. Alih-alih diikuti ribuan pengemudi seperti diklaim sebelumnya, demonstrasi ini hanya dihadiri oleh puluhan orang.

Ketua Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, sebelumnya menyatakan bahwa aksi tersebut akan diikuti hingga 50.000 pengemudi ojek online (ojol) dan akan disertai aksi “offbid massal”, yakni mematikan aplikasi sebagai bentuk protes terhadap pembagian pendapatan yang dinilai tidak adil. Mereka menuntut agar skema bagi hasil diubah menjadi 90 persen untuk pengemudi dan 10 persen untuk perusahaan aplikasi.

Namun, pantauan di lokasi menunjukkan bahwa jumlah peserta tidak mencapai 100 orang. Bahkan, massa yang hadir lebih banyak terdiri dari awak media dibandingkan pengemudi ojol.

Sejumlah asosiasi pengemudi ojol lainnya menyatakan tidak mendukung aksi tersebut. Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional (KON), Andi Kristiyanto, menegaskan bahwa aksi ini tidak mewakili suara mayoritas pengemudi.

“KON tidak ikut serta dalam aksi unjuk rasa hari ini. Beberapa poin tuntutan aksi kita berbeda, dan kami tetap menganggap bahwa tuntutan tersebut hanya mewakili segelintir ojol dan sarat dengan kepentingan pribadi atau golongan tertentu, serta ada indikasi muatan politis,” ujarnya kepada wartawan.

Pernyataan serupa juga disampaikan Ketua Asosiasi Pengemudi Online Bersatu (APOB), Kemed. Ia menilai tuntutan penurunan potongan komisi dari 20 persen menjadi 10 persen tidak tepat sasaran.

“Potongan 20 persen itu memang diatur dalam KP 1001 Tahun 2022. Terdiri dari 15 persen potongan langsung dan 5 persen untuk kesejahteraan mitra. Beberapa aplikator menerapkannya dalam bentuk voucher swadaya. Kalau dipotong jadi 10 persen, pertanyaannya adalah apakah insentif kesejahteraan itu masih ada?” kata Kemed.

Kemed juga mengimbau para pengemudi untuk lebih aktif mengawasi alokasi 5 persen yang diperuntukkan bagi kesejahteraan mitra.

“Kita harus pantau bersama, apakah 5 persen ini benar-benar dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk kesejahteraan mitra,” tegasnya.

Aksi yang awalnya digadang-gadang menjadi demonstrasi besar-besaran ini justru menjadi sorotan karena minimnya partisipasi, serta ketidakhadiran asosiasi besar pengemudi lainnya.

Tag Terkait: