Jakarta – Inisiator sekaligus Ketua Gerakan Mega Bintang Mudrick Sangidu angkat bicara terkait pelaksanaan pilkada serentak 2024 di Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya Jawa Tengah sebagai barometer politik Indonesia.

“Pelaksanaan pilkada serentak di Jawa Tengah harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tidak boleh ada kecurangan terjadi didalamnya,” ujar Mudrick saat dikonfirmasi, Sabtu (30/11/2024)

Ia mengungkapkan bahwa dengan turunnya Jokowi sebagai Presiden, pelaksanaan demokrasi di Indonesia harus berjalan sebagaimana konstitusi. Mudrick yang pernah membuat surat terbuka kepada Presiden Jokowi mengkritisi 10 tahun pemerintahannya. Menurut Mudrick di akhir pemerintahan Jokowi, banyak sekali skandal dinasti yang dilakukannya.

“Sangat memalukan sekali, di akhir pemerintahannya, banyak skandal kecurangan yang dilakukan Jokowi untuk memuluskan dinasti kepemerintahannya. Mulai dari meloloskan Gibran sebagai Calon Wakil Presiden dan yang terakhir hampir membuat Kaesang dapat mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur atau Wakil Gubernur.” kata Mudrick.

Menurut Mudrick, Indonesia tidak boleh kembali seperti dulu. Ia mengatakan bahwa Orde Baru merupakan sebuah perjuangan berat Rakyat Indonesia melawan Oligarkhi. Ia tidak mau demokrasi di Indonesia dicederai oleh kepentingan suatu kelompok tertentu khususnya keluarga Jokowi.

Mudrick menganggap bahwa Pilkada merupakan momen masyarakat Indonesia untuk menghukum pejabat. Karena dengan Pilkada masyarakat bisa menentukan bahwa pejabat yang baik bisa dipilih kembali sedangkan yang tidak baik dapat dihukum dengan tidak dipilih. Mudrick berpesan kepada kaum milenial bahwa anak muda jaman sekarang harus dapat menjadi creator, bukan hanya sekedan follower. Menurutnya pemilu bukan sekedar pilkada, namun sebagai ruang untuk memberikan pengaruh, dimana suara kita dihasilkan dari pemikiran, pertimbangan, dan pemahaman informasi yang bermakna.

Lebih lanjut Mudrick mengatakan tantangan pada Pilkada 2024 yaitu politik uang dan pragmatisme masyarakat kita. Oleh karena itu Mudrick berkomitmen mendukung Polri dalam menciptakan situasi yang aman dan damai pada pelaksanaan Pilkada tahun 2024. Tidak hanya pilkada damai namun juga harus tolak politik uang dan yang terpenting tolak disinformasi yang dapat merusak pesta demokrasi tahun 2024.

“Sebagai pemilih harus lebih bijak dalam menggunakan hak pilihnya, tidak boleh terpengaruh dengan politik uang dan disinformasi. Tentunya hal tersebut dalam rangka mendukung terciptanya pilkada damai tahun 2024.” ujar Mudrick.

“Semoga hal baik ini dapat ditularkan kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia.” tutupnya.